ABSTRAK
Dewasa ini pendidikan dipandang
sebagai sesuatu kebutuhan primer bagi manusia. Pendidikan banyak diperhatikan
oleh berbagai kalangan dalam masyarakat sebab pendidikan adalah salah satu
upaya untuk melakukan mobilitas sosial. Dengan memperoleh pendidikan seseorang
dapat menaikkan status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan
sikap manusia yang dinamis dan cenderung ingin mendapatkan sesuatu yang lebih
baik, maka pendidikan sebagai sarana mobilisasi sosial menjadi penting pada
zaman sekarang.
Namun disisi lain perbedaan setiap
orang dalam mengakses pendidikan tidak
selalu sama. Perbedaan mengakses pendidikan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan
individu dalam hal ekonomi, alokasi fasilitas pendidikan dan kebijakan
pemerintah. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat
berpendapatan rendah dengan masyarakat berpendapatan tinggi serta masyarakat
pedesaan dengan masyarakat perkotaan yang memiliki alokasi fasilitas pendidikan
yang berbeda pula. Oleh karena itu dibutuhkan suatu solusi dan rekomndasi dalam
menyelesaikan problematika kesenjangan sosial dalam akses ke pendidikan
tersebut. Perencanaan wilayah dan kota sebagai salah satu ilmu yang
mempertimbangkan aspek sosial dalam perencanaan fisik diharapkan dapat
memberikan suatu sudut pandang dalam merekomendasikan dan memberikan solusi
untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi.
Kata
kunci : Pendidikan, Kesenjangan Sosial, Perencanaan Wilayah dan Kota
A. PENDAHULUAN
Tidak
ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap orang
pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk menjalankan aktivitas dan
rutinitasnya setiap hari. Intreaksi antar manusia tersebut membentuk suatu
hubungan yang disebut dengan sistem sosial. Hubungan interaksi sosial
masyarakat berbeda-beda sesuai dengan tingkatanya, antar individu, antar
kelompok masyarakat, antar komunitas, dan antar negara. Tingkatan hubungan
sosial tersebut dikenal dengan struktur sosial. Hubungan sosial juga merupakan
sebuah sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu
komponen sosial tersebut tidak bekerja, maka sistem sosial tersebut juga tidak
dapat berjalan dengan maksimal. Apabila hal ini terjadi berarti permasalahan
sosial sedang berlangsung dalam sebuah sistem sosial.
Pada
dasarnya manusia cenderung bersifat dinamis. Mereka menginginkan perubahan yang
memiliki arah positif berupa peningkatan status sosial dari lapisan bawah ke
lapisan atas. Pendidikan adalah salah satu cara seseorang dalam melakukan
mobilitas sosial. Orang yang memperoleh pendidikan dipandang sebagai orang yang
memiliki intelektualitas daripada orang yang tidak memperoleh pendidikan. Oleh
karena itu seseorang yang memperoleh pendidikan dapat meningkatkan status
sosialnya dalam masyarakat. Selain dipandang secara individual, secara general
pendidikan dalam sebuah masyarakat dapat menimbulkan suatu perubahan sosial.
perubahan sosial ini meliputi nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi,
lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, yang
terjadi secara cepat atau lambat.
Setiap
masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang berbeda-beda memiliki akses
yang berbeda-beda terhadap pendidikan. Akses terhadap pendidikan ini
dipengaruhi oleh alokasi fasilitas pendidikan, kemampuan masyarakat serta
kebijakan yang ada dalam wilayah dimana masyarakat tersebut tinggal. Perbedaan
akses terhadap pendidikan ini menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan
bermasyarakat.
Dewasa
ini, kesenjangan sosial menjadi hal yang sering terjadi di setiap wilayah
Indonesia. Negara indonesia yang merupakan negara berkembang membuat tidak
meratanya persebaran kebutuhan sosial masyarakat, seperti lapangan pekerjaan,
pendidikan, kesehatan dan pemukiman. Kesenjangan sosial tersebut merupakan
suatu masalah sosial yang sampai sekarang sulit sekali dicari penyelesaian
solusinya, karena manusia terus berkembang dan tidak dapat diperkirakan (unpredictable). Pada makalah ini, kami
akan membahas mengenai kesenjangan sosial pada bidang pendidikan yang terjadi
di Indonesia. Kesenjangan sosial yang dibahas terkait dengan perencanaan
wilayah dan kota dan juga menyangkut aspek ruang dalam sosial.
Perencanaan
Wilayah dan Kota memperlajari ilmu fisik dalam kasus ini berkaitan dengan pola
persebaran ruang pendidikan pada ruang lingkup wilayah, mencangkup desa dan
kota. Kesenjangan sosial sering terjadi antar masyarakat desa dan kota, maka ilmu
Perencanaan Wilayah dan Kota memiliki andil dalam mengatasi problematika
kesenjangan sosial yang terjadi. Diharapkan dengan melihat permasalahan sosial
dari sudut pandang perencanaan ruang dan keterkaitannya dengan spasial,
didapatkan penyelesaian dan solusi yang dapat meminimalisir kesenjangan sosial
yang terjadi.
B. GAMBARAN
PERMASALAHAN DAN CONTOH KASUS
Kesenjangan sosial adalah fenomena
yang sering menjadi pembicaraan publik akhir-akhir ini. Kesenjangan sosial
dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah akses ke pendidikan.
Akses yang tidak sama dalam memperoleh pendidikan seringkali terjadi pada
kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Fenomena tersebut terjadi di beberapa
wilayah di Indonesia diantaranya di Kabupaten Banjarnegara.
Kabupaten
Banjarnegara adalah
sebuah kabupaten
di Propinsi
Jawa Tengah,
Indonesia
dengan ibukotanya di Kecamatan Banjarnegara.
Secara astronomi, Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12' - 7° 31'
Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur. Luas Wilayah
Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 hektar atau 3,10 % dari luas
seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas 273 desa dan 5 kelurahan.
Pusat pemerintahan Kabupaten Banjarnegara berada di Kecamatan Banjarnegara. Kota-kota kecamatan yang mengalami
perkembangan cukup signifikan adalah Mandiraja dan Klampok. Berikut ini adalah batas-batas Kabupaten
Banjarnegara :
Berikut
ini adalah peta administrasi Kabupaten Banjarnegara :
Sumber
: Bappeda, 2011
Gambar
1
Peta
Administratif Kabupaten Banjarnegara
Kesenjangan akses pendidikan antara
desa dan kota atau daerah terpencil dengan daerah perkotaan merupakan salah
satu penyebab tidak meratanya mutu pendidikan. Guru yang tinggal di daerah
perkotaan mendapat akses yang lebih baik terhadap hal-hal yang berhubungan
dengan peningkatan mutu guru seperti informasi dan fasilitasi pendidikan,
sementara guru di pedalaman atau bahkan di daerah terpencil tidak seberuntung
itu.
Masyarakat di kota dapat mengakses
pendidikan lebih mudah daripada masyarakat di desa sebab alokasi fasilitas
pendidikan di kota lebih banyak daripada di desa sehingga terjadi ketimpangan
tingkat pendidikan antara masyarakat desa dan kota. Ketimpangan tingkat
pendidikan di desa dan kota ini juga berpengaruh terhadap perkembangan wilayah
mereka. Daerah di perkotaan dapat maju lebih cepat daripada pedesaan karena
masyarakatnya yang telah berpendidikan sedangkan masyarakat di desa belum
memiliki ilmu yang cukup untuk mengembangkan wilayah mereka.
Pengalokasian fasilitas pendidikan itu
sendiri dipengaruhi oleh status wilayah dan topografi wilayah tersebut. Berikut
ini disediakan tabel jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara :
Dari tabel di atas dapat diketahui
bahwa dari total fasilitas pendidikan yang ada di seluruh kecamatan di
Kabupaten Banjarnegara bahwa kecamatan yang paling banyak terdapat fasilitas
pendidikannya adalah di Kecamatan Punggelan, Rakit, Mandiraja, Banjarnegara,
Bawang dan Purwanegara sedangkan fasilitas pendidikan masih jarang ditemui di
Kecamatan Kalibening dan Karangkobar.
Sementara itu dalam melihat
persebaran kecamatan kaitannya dengan topografi berikut juga disediakan peta
topografi Kabupaten Banjarnegara :
Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam
Angka,2011
Peta 1
Peta Topografi
Kabupaten Banjarnegara
Dari
peta di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Banjarnegara berdasarkan kondisi topografinya
dapat dibagi menjadi dua kawasan, yaitu Kabupaten Banjarnegara sebelah utara
dan Kabupaten Banjarnegara sebelah selatan. Kabupaten Banjarnegara sebelah
utara yang terdiri dari Kecamatan Kalibening, Batur, Wanayasa, Karangkobar,
Pagentan, Banjarmangu dan Madukara wilayahnya didominasi oleh dataran tinggi dengan
topografi 15%-25% bahkan ada beberapa
daerah yang topografinya lebih dari 40%. Sementara itu Kabupaten Banjarnegara
bagian selatan seperti Kecamatan Punggelan, Wanadadi, Bawang, Banjarnegara,
Sigaluh, Purwanegara, Mandiraja, Klampok dan Susukan wilayahnya lebih
didominasi oleh dataran rendah dengan topografi 0-8% meskipun di beberapa
wilayah ada yang memiliki topografi lebih curam.
Kawasan
dengan topografi yang datar terutama di bagian selatan Kabupaten Banjarnegara
didominasi oleh kawasan perkotaan sedangkan kawasan dengan topografi yang
relatif curam / cenderung merupakan datran tinggi didominasi oleh kawasan
pedesaan. Pendidikan yang ada di daerah perkotaan lebih lengkap jika
dibandingkan dengan daerah pedesaan. Di Kabupaten Banjarnegara terdapat Politekes
Banjarnegara dan beberapa perguruan tinggi terbuka. Di Kecamatan Banjarnegara
juga terdapat SMP N 1 Banjarnegara yang merupakan SMP terfavorit di Kabuapten
Banjarnegara dan SMA N 1 Banjarnegara
yang merupakan SMA terfavorit di Kabupaten Banjarnegara.
Kesenjangan
sosial selain diakibatkan oleh pengalokasian fasilitas pendidikan yang
disebabkan oleh topografi dan status desa kota kawasan, juga disebabkan oleh
perbedaan pendapatan antara individu yang secara agregat dapat dilihat dari
tingkat PDRB per kecamatan. Berikut ini disediakan tabel PDRB Kabupaten
Banjarnegara :
Dari
tabel di atas dapat diketahui bahwa daerah yang memiliki PDRB paling besar
terdapat di Kecamatan Klampok dan Banjarnegara sementara itu kecamatan yang
memiliki PDRB rendah adalah kecamatan Pandanarum dan Pagedongan, Pangetan dan
Karangkobar dimana kecamatan-kecamatan ini berstatus sebagai kawasan pedesaan
di Kabupaten Banjarnegara.
Kesenjangan
sosial di Banjarnegara tidak hanya terjadi karena pengalokasian perbedaan
fasilitas pendidikan dan tingkat pendapatan tapi juga karena kesadaran
masyarakat itu sendiri terhadap pentingnya pendidikan. Dalam artikel yang
ditulis pada situs cakrawala online disebutkan bahwa tingkat kesadaran
pendidikan dikabupaten banjarnegara masih tergolong rendah ini tebukti masih
banyaknya masyarakat banjarnegara yang masih buta huruf,dari data yang
diperoleh jumlah orang yang masih buta huruf di jawa tengah sekitar 2 juta
lebih jika dibagi 34 kabupaten tiap-tiap kabupaten ada sekitar 58.823.5294
orang buta huruf itu angka perkiraan namun data falid tiap-tiap kabupaten belum
pasti,jika di kabupaten banjarnegara didata akurat warga yang buta huruf pasti
bisa membuat detak jantung kita berdenyut keras,betapa memprihatinkan masih
banyaknya masyarakat yang belum bisa baca tulis.
Di
Desa Semapir Selatan ada sekitar 20 orang yang buta huruf,dan bahkan ada diantara
mereka yang berusia produktif yakni antara 30 hingga 40 tahun, padahal
pemerintah sedang gencar memberantas buta huruf dan terus mencanagkan program
wajib belajar 9 tahun. Ada juga beberapa warga yang memilih tidak mengeyam
bangku sekolah sama sekali karena memang pada waktu itu mereka berfikiran tidak
ada manfaatnya sekolah, mereka lebih suka menggunakan waktu untuk membantu
orang tua mereka berkebun,hingga sampai menikahpun tidak pernah mengeyam
pendidikan sama sekali.
C. PEMBAHASAN
·
Kesadaran Pentingnya Pendidikan
Pendidikan
sangat berkaitan dengan mobilitas sosial dan perubahan sosial. Pendidikan
merupakan investasi besar bagi suatu negara. Pendidikan menyangkut kepentingan
semua warga negara, masyarakat, negara, institusi-institusi dan berbagai
kepentingan lain. Ini disebabkan pendidikan berkaitan erat dengan hasilnya berupa tersedianya SDM yang handal
untuk menyuplai berbagai kepentingan. Oleh sebab itu titik berat pembangunan
pendidikan terletak pada peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang, serta
perluasan kesempatan belajar pada pendidikan dasar.
Pendidikan memegang kunci keberhasilan
suatu negara di masa depan. Namun kenyataan membuktikan, khususnya di
Indonesia, pendidikan masih belum dipandang vital, khususnya oleh para pemegang
tampuk kepemimpinan negara. Perubahan sosial adalah proses yang meliputi bentuk
keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Menurut pengamatan, perubahan sosial
telah menjadi titik kajian beragam ilmu yang sifatnya lintas disiplin.
Perubahan sosial adalah masalah teori-teori sosial yang dipakai untuk menerangi
fenomena perubahan sosial secara sepihak. Dalam banyak hal, ternyata teori,
substansi dan metodologi tidak bisa terpisah menjadi suatu sistem berpikir
untuk memahami fenomena perubahan sosial yang lengkap.
Situasi pendidikan di Indonesia memang
tidak lepas dari pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menyangkut
nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan,
lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, yang terjadi secara cepat
atau lambat memiliki pengaruh mendasar bagi pendidikan.
Pentingnya pendidikan yang lebih
tinggi dalam masyarakat juga dapat diamati pada lapisan elit masyarakat.
Pendidikan yang
demikian tidak dapat dihindari dan telah
menyebabkan kebanyakan anggota elit menguasai lifestyle kehidupan modern. Semuanya menjadi lebih penting bagi mereka dalam proses
mobilitas. Karena
dunia semakin kompleks dan kurang dapat dipahami oleh mereka yang tidak berpengalaman secara teknis, maka
pendidikan telah berperan dalam memberi pengarahan bagi peran
dalam masyarakat.
Pada dasarnya setiap warga dalam suatu
masyarakat mempunyai kesempatan untuk menaikan kelas sosial mereka dalam
struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat dengan sistem stratifikasi terbuka memilki
tingkat mobilitas yang tinggi dibanding masyarakat dengan sistem stratifikasi
sosial yang tertutup.
Dalam dunia modern seperti sekarang
ini, banyak negara mengupayakan peningkatan mobilitas sosial dalam
masyarakatnya, karena mereka yakin bahwa hal tersebut akan membuat orang
melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi diri mereka. Apabila tingkat
mobilitas tinggi, meskipun latar belakang sosial individu berbeda, maka mereka
tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang
lebih tinggi.
Menurut Nurdina, 2008. Faktor yang
paling menghambat dalam mobilitas sosial adalah kebodohan atau kurangnya
pendidikan. Disinilah
pendidikan memainkan peranannya untuk membentuk intelektual manusia, sehingga
kemampuan intelektual ini menjadi lokomotif mobilitas sosial, ekonomis. Karena kekuatan intelektual ini tentu saja
tidak dapat dipisahkan dari kekuatan sosial. Akibat dari faktor keterpelajaran,
keterdidikan atau intelektualitas ini, citra pendidikan dalam masyarakat selalu
berada pada lingkaran persoalan konseptual berupa :
(1) perbenturan modern dan
tradisional,
(2) masalah Barat dan Timur,
(3) ketegangan antara kaya dan miskin,
dan
(4) ketegangan dan upaya memperoleh
ruang publik dan otonomi.
Kesadaran yang kurang juga terjadi di
Kabupaten Banjarnegara dengan banyaknya angka buta huruf. Pendidikan dianggap
tidak penting oleh sebagian masyarakat Banjarnegara karena kultur disana yang
lebih memilih membantu pekerjaan orang tua atau menikah.
·
Hubungan Desa-Kota Di Kabupaten
Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara merupakan
salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa tengah. Selain itu Kabupaten
Banjarnegara masuk dlaam kawasan pembangunan Balingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen).
Namun perkembangan Kabupaten Banjarnegara tertinggal dari kabupaten lain yang
ada di kawasan Balingmascakeb, sehingga di Kabupaten Banjarnegara terbagi atas
adanya desa dan kota. Kebanyakan wilayah pedesaan berada pada banjarnegara
sebelah Utara sedangkan kawasan perkotaan berada pada bagian selatan. Desa-kota
dari Kabupaten Banjarnegara dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Dari
tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkotaan lebih sedikit jika
dibandingkan dengan jumlah pedesaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten
Banjarnegara lebih didominasi oleh pedesaan dan kegiatan pedesaan. Kecamatan
Banjarnegara merupakan ibu kota Kabupaten dari Kabupaten Banjarnegara. Dalam
memenuhi kebutuhan biasanya masyarakat pedesaan pergi ke kota karena mnenggap
dikota lebih lengkap dibandingkan dengan pedesaan. Sedangkan pedesaan lebih
didominasi oleh kegiatan pertanian.
·
Kesenjangan Sosial akibat Status
Desa-Kota sebagai Bentuk Kebijakan Pemerintah
Kebijakan
yang diduga turut menstrimulir kesenjangan sosial adalah kebijakan penataan
lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat
mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Berbagai kekuatan dan kepentingan telah
mempengaruhi dalam penerapan kebijakan tersebut. kebijakan pemerintah dalam
tata ruang salah satunya adalah melaksankan pembangunan di kawasan pedesaan
maupun perkotaan. Namun pembangunan yang diterapkan di kawasan pedesaan maupun
perkotaan tidaklah sama.
Pemerintah
daerah lebih suka memajukan ibukota kabupaten dan mengembangkan kota-kota
kecamatan yang sedang mengalami perkembangan daripada meningkatkan kualitas dan
kuantitas perkembangan kota di pedesaan. Pemerintah berpikir trend tanpa
mempertimbangkan akibat yang akan terjadi dalam pembangunan model ini.
Pembangunan seperti ini diharapkan dapat memberikan multiplayer effect yang
dapat memberikan efek positif dari kecamatan-kecamatan kota yang telah
berkembang ke daerah sekitarnya. Namun, yang terjadi sekarang ini adalah
kebaliknya yaitu eksternalitas, daerah-daerah yang sedang berkembang justru
menyerap potensi-potensi yang ada di daerah-daerah yang belum berkembang. Hal
tersebut menimbulkan kesenjangan diantara kota dan desa. Kondisi ini terjadi
juga dalam bidang pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.
Seperti
yang telah diketahui bahwa persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten
Banjarnegara sebagian besar terletak di kawasan yang berstatus sebagai
perkotaan yaitu di Kecamatan Banjarnegara, Bawang dan Mandiraja. Sementara
fasilitas pendidikan jarang terdapat di daerah berstatus pedesaan seperti
Kecamatan Kalibening. Namun terdapat beberapa kawasan perkotaan yang tidak
memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang banyak. Hal tersebut dikarenakan
pengaruh faktor lan yaitu faktor topografinya yang kurang memungkinkan.
·
Kesenjangan Sosial Akses ke Pendidikan
Akibat Topografi
Seperti
yang telah diketahui dari peta topografi, kawasan Banjarnegara sebelah utara merupakan
kawasan yang didominasi oleh dataran tinggi dengan topografi curam karena itu fasilitas pendidikan bisa dibilang masih minim.
Hal itu disebabkan daerahnya yang berbukit sulit untuk dilakukan pembangunan.
Akses untuk menuju sekolah juga sulit karena kondisi alam yang tidak mendukung.
Di daerah pedesaan fasilitas pendidikan lengkap hanya ada di ibu kota
kecamatan, sedangkan untuk disetiap desa atau kelurahan belum tentu ada
fasilitas sekolah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus berusaha untuk menyediakan
SD di setiap desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Namun
tidak setiap desa memiliki SMP maupun
SMA hal ini karena setiap desa tidak memiliki jumlah penduduk yang mendukung untuk
didirikan SMP ataupun SMA sehingga SMP atau SMA hanya terdapat pada ibukota
kecamatan saja. Padahal tidak setiap desa dapat mengakses ke ibukota kecamatan
dengan mudah disebabkan oleh topografi yang terjal sehingga daerah tersebut
kurang sesuai untuk dijadikan daerah pemukiman. Sebagai akibatnya alokasi
fasilitas dan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah juga hanya berkisar
pada daerah perkotaan. Oleh karena itu kesenjangan sosial akan semakin besar
apabila tidak segera diatasi.
·
Kesenjangan Sosial Akses ke Pendidikan
akibat Tingkat Perekonomian Penduduk
Tingkat perekonomian mempengaruhi
akses seseorang untuk mengenyam pendidikan sebab dewasa ini sekolah dengan mutu
yang berkualitas juga menuntun biaya yang lumayan banyak padahal tingkat
perekonomian di pedesaan tergolong rendah sehingga banyak penduduk yang tidak
mampu meneruskan pendidikan karena sulitnya akses menuju sekolah dan rendahnya
perekonomian tidak mampu mendukung pendidikan.
Kualitas
pendidikan di pedesaan juga lebih rendah jika dibandingkan di perkotaan.
Sehingga penduduk yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik harus pergi
ke Kabupaten Banjarnegara sebelah utara
sehingga memerlukan dana yang lebih besar. Kesenjangan pendidikan antara
Kabupaten Banjarnegara sebelah utara dengan selatan sanagta tinggi sehingga
untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi
penduduk Banjarnegara sebelah selatan
lebih sulit jika dibandingkan dengan penduduk Banjarnegara sebelah utara.
·
Dampak Kesenjangan Sosial Akses ke
Pendidikan
Adapun
dampak yang ditimbulkan dari kesenjangan tersebut antara lain :
-
Fasilitas
pendidikan yang lebih baik dan tenaga kerja pendidikan yang lebih ber-skilled mendorong penduduk terutama yang
berusia muda untuk pindah ke kota demi menuntut ilmu.
-
Setelah
menuntut ilmu, penduduk yang pindah tersebut akan terbagi atas tiga : kembali
ke desa, tetap di kota untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tunggi atau
bekerja, dan pergi ke daerah lain.
- Hal
ini akan menimbulkan masalah baru yaitu meningkatnya penduduk tetap Kota
Semarang dan kota lainnya. Peningkatan penduduk tersebut akan mempengaruhi
aspek lainnya (ekonomi, sosial, budaya, dll.
- Berbeda
dengan kota yang menjadi tujuan perpindahan penduduk, penduduk di Kabupaten
Banjarnegara akan menyusut, namun apabila pertumbuhan penduduk di kabupaten ini
cukup tinggi maka masalah ini tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah penduduk
Kabupaten Banjarnegara.
Kesenjangan yang besar diantara
wilayah Kabupaten Banjarnegara yang paling jelas terlihat adalah terjadinya
migrasi dari desa ke kota. Perpindahan ini sebagian besar disebabkan oleh pencarian
pendidikan yang lebih layak dan mencari pekerjaan yang lebih dapat mengangkat
status dan ekonomi masyarakat pedesaan. Apabila kondisi demikian terus terjadi
ruang perkotaan akan semakin padat dan overcapacity.
Pencari pekerjaan dari desa yang tidak memiliki ketrampilan juga akan
memperburuk kondisi perkotaan seperti pertambahan tingkat kriminalitas dan
pemukiman kumuh di kota. Hal tersebut semakin menjadikan kesenjangan sosial
antara si kaya dan si miskin. Apalagi jika pelajar dari desa tidak kembali ke
desa dan memberikan kontribusi yang positif terhadap desanya. Maka desa tempat
asalnya tidak dapat berkembang menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.
D. SOLUSI
DAN STRATEGI
Strategi
yang perlu dilakukan dalam mendorong pendidikan :
1. Peningkatan Kesadaran ( Awareness Raising )
- Mendorong kesadaran eksekutif dan legislatitif agar lebih membuka diri terhadap partisipasi masyarakat/warga dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang akan mendorong terjadinya perubahan dan mobilitas sosial ke arah yang lebih baik.
2. Advokasi Kebijakan ( Policy Advocacy )
- Membangun kebijakan dan peraturan yang mendorong partisipasi seperti wajib belajar 9 tahun
- Mendorong terbentuknya berbagai kerjasama antara pemerintah dan lembaga/institusi swasta yang bergerak di bidang pendidikan.
- Memberikan bantuan operasional sekolah bagi siswa yang kurang mampu dan juga memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
- Pemerataan sumber daya pengajar ke setiap sekolah agar membentuk lulusan siswa yang berkualitas
- Memberikan tunjangan tambahan bagi pengajar yang bersedia mengajar di daerah pinggiran.
- Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
- Memantau program pendidikan pemerintah
3. Pengembangan Institusi ( Institution Building )
- Menetapkan persamaan kurikulum utama setiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan.
- Partisipasi lembaga/institusi pemerintah dan swasta dalam mengelola bantuan operasional sekolah dan beasiswa.
4. Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building )
Pemerataan
serta pengoptimalan sarana dan prasarana sekolah di tiap daerah.
E. KESIMPULAN
Kesenjangan sosial mengenai akses ke
pendidikan di pengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kebijakan pemerintah,
alokasi infrastruktur, kesadaran pentingnya pendidikan dan kemampuan masyarakat
dalam hal perekonomian. Kesenjangan
sosial terkait akses ke pendidikan menimbulkan dampak yang signifikan yaitu
terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota yang mendorong masalah baru di
perkotaan seperti pengangguran dan peningkatan kriminalitas. Selain tu apabila
penduduk yang bermigrasi tersebut tidak kembali ke kampung halamannya untuk
membangun desanya maka desa tersebut tidak akan mengalami kemajuan yang
signifikan. Untuk itu diperlukan solusi dan strategi dalam mengatasi
kesenjangan pendidikan mengenai akses ke pendidikan lewat peningkatan
kesadaran, advokasi kebijakan, pengembangan institusi dan pengembangan
kapasitas.
DAFTAR PUSTAKA
Annata, Annur. 2011. “Realisasi Program Peningkatan Pendidikan
Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan
di Banjarnegara. Semarang. diakses
pada tanggal 24 Desember.
Effendi , Ridwan. “Perubahan Sosial Dan Pembangunan” dalam Bahan Belajar
Mandiri 3 Pendidikan Lingkungan
Sosial Budaya Dan Teknologi. Universitas Pendidikan Indonesia. diakses
pada tanggal 20 November.
Faticha, Rifda. 2011. “
Potret Kesenjangan dalam Kehidupan
Masyarakat di Indonesia”, dalam tugas akhir
kuliah pendidikan pancasila. STMIK Amikom Yogyakarta. diakses pada tanggal 20 November.
Http://www.sosiologi, pendidikan,dan
kelas Sosial.htm diakses pada tanggal 20 November
Kabupaten
Banjarnegara. 2011. Pelatihan Guru Mata Pelajaran, Tingkatkan Mutu Guru”, dalam
laporan daerah. http://www.banjarnegarakab.go.id.com. Banjarnegara diakses pada tanggal 24
Desember.
Kutbi, Amin. 2010. “Perencanaan Pendidikan : Pengelolaan Hubungan
Sekolah dan Masyarakat” , dalam makalah
pendidikan. http://www.tulisankuuntukmu.wordpress.com.
Nusa Tenggara Barat diakses
pada tanggal 20 November.
Rio. 2011. “Pendidikan Itu Penting”, dalam sekolah tak kunjung berdiri. http://www.digitalmbul’sfiles.blogspot.com.
Jakarta. diakses pada tanggal 20 November.
Tami. 2011. “Peran Wawasan Perspektif Global dalam Pengambilan Kebijakan
Pengelolaan Pendidikan di Indonesia”,
dalam wacana mengenai pendidikan. http://www.friendship.blogspot.com.
Jakarta. diakses pada tanggal
20 November.
Universitas Gundarma, 2011. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. http://tugasstudentsite.blogspot.com.
Depok, Jawa Barat. diakses pada tanggal 20 November.
Yohana. 2011. “Kesenjangan dalam Hal
Pendidikan”, dalam wacana kesenjangan. http://www.blogbidan.blogspot.com. Jakarta. diakses pada tanggal 20 November.
0 komentar:
Posting Komentar