ABSTRAK

            Dewasa ini pendidikan dipandang sebagai sesuatu kebutuhan primer bagi manusia. Pendidikan banyak diperhatikan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat sebab pendidikan adalah salah satu upaya untuk melakukan mobilitas sosial. Dengan memperoleh pendidikan seseorang dapat menaikkan status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan sikap manusia yang dinamis dan cenderung ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka pendidikan sebagai sarana mobilisasi sosial menjadi penting pada zaman sekarang.

            Namun disisi lain perbedaan setiap orang dalam mengakses  pendidikan tidak selalu sama. Perbedaan mengakses pendidikan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam hal ekonomi, alokasi fasilitas pendidikan dan kebijakan pemerintah. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat berpendapatan rendah dengan masyarakat berpendapatan tinggi serta masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan yang memiliki alokasi fasilitas pendidikan yang berbeda pula. Oleh karena itu dibutuhkan suatu solusi dan rekomndasi dalam menyelesaikan problematika kesenjangan sosial dalam akses ke pendidikan tersebut. Perencanaan wilayah dan kota sebagai salah satu ilmu yang mempertimbangkan aspek sosial dalam perencanaan fisik diharapkan dapat memberikan suatu sudut pandang dalam merekomendasikan dan memberikan solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi.

Kata kunci : Pendidikan, Kesenjangan Sosial, Perencanaan Wilayah dan Kota

A.     PENDAHULUAN

Tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap orang pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk menjalankan aktivitas dan rutinitasnya setiap hari. Intreaksi antar manusia tersebut membentuk suatu hubungan yang disebut dengan sistem sosial. Hubungan interaksi sosial masyarakat berbeda-beda sesuai dengan tingkatanya, antar individu, antar kelompok masyarakat, antar komunitas, dan antar negara. Tingkatan hubungan sosial tersebut dikenal dengan struktur sosial. Hubungan sosial juga merupakan sebuah sistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu komponen sosial tersebut tidak bekerja, maka sistem sosial tersebut juga tidak dapat berjalan dengan maksimal. Apabila hal ini terjadi berarti permasalahan sosial sedang berlangsung dalam sebuah sistem sosial.

Pada dasarnya manusia cenderung bersifat dinamis. Mereka menginginkan perubahan yang memiliki arah positif berupa peningkatan status sosial dari lapisan bawah ke lapisan atas. Pendidikan adalah salah satu cara seseorang dalam melakukan mobilitas sosial. Orang yang memperoleh pendidikan dipandang sebagai orang yang memiliki intelektualitas daripada orang yang tidak memperoleh pendidikan. Oleh karena itu seseorang yang memperoleh pendidikan dapat meningkatkan status sosialnya dalam masyarakat. Selain dipandang secara individual, secara general pendidikan dalam sebuah masyarakat dapat menimbulkan suatu perubahan sosial. perubahan sosial ini meliputi nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, yang terjadi secara cepat atau lambat.

Setiap masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang berbeda-beda memiliki akses yang berbeda-beda terhadap pendidikan. Akses terhadap pendidikan ini dipengaruhi oleh alokasi fasilitas pendidikan, kemampuan masyarakat serta kebijakan yang ada dalam wilayah dimana masyarakat tersebut tinggal. Perbedaan akses terhadap pendidikan ini menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dewasa ini, kesenjangan sosial menjadi hal yang sering terjadi di setiap wilayah Indonesia. Negara indonesia yang merupakan negara berkembang membuat tidak meratanya persebaran kebutuhan sosial masyarakat, seperti lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pemukiman. Kesenjangan sosial tersebut merupakan suatu masalah sosial yang sampai sekarang sulit sekali dicari penyelesaian solusinya, karena manusia terus berkembang dan tidak dapat diperkirakan (unpredictable). Pada makalah ini, kami akan membahas mengenai kesenjangan sosial pada bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan sosial yang dibahas terkait dengan perencanaan wilayah dan kota dan juga menyangkut aspek ruang dalam sosial.

Perencanaan Wilayah dan Kota memperlajari ilmu fisik dalam kasus ini berkaitan dengan pola persebaran ruang pendidikan pada ruang lingkup wilayah, mencangkup desa dan kota. Kesenjangan sosial sering terjadi antar masyarakat desa dan kota, maka ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota memiliki andil dalam mengatasi problematika kesenjangan sosial yang terjadi. Diharapkan dengan melihat permasalahan sosial dari sudut pandang perencanaan ruang dan keterkaitannya dengan spasial, didapatkan penyelesaian dan solusi yang dapat meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi.

B.     GAMBARAN PERMASALAHAN DAN CONTOH KASUS

Kesenjangan sosial adalah fenomena yang sering menjadi pembicaraan publik akhir-akhir ini. Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah akses ke pendidikan. Akses yang tidak sama dalam memperoleh pendidikan seringkali terjadi pada kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Fenomena tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya di Kabupaten Banjarnegara.

Kabupaten Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan ibukotanya di Kecamatan Banjarnegara. Secara astronomi, Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12' - 7° 31' Lintang Selatan dan 109° 29' - 109° 45'50" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 hektar atau 3,10 % dari luas seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas 273 desa dan 5 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Banjarnegara berada di Kecamatan Banjarnegara. Kota-kota kecamatan yang mengalami perkembangan cukup signifikan adalah Mandiraja dan Klampok. Berikut ini adalah batas-batas Kabupaten Banjarnegara :

Utara     : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang

Timur     : Kabupaten Wonosobo

Selatan  : Kabupaten Kebumen

Barat      : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga

Berikut ini adalah peta administrasi Kabupaten Banjarnegara :

 

Sumber : Bappeda, 2011

Gambar 1

Peta Administratif Kabupaten Banjarnegara

Kesenjangan akses pendidikan antara desa dan kota atau daerah terpencil dengan daerah perkotaan merupakan salah satu penyebab tidak meratanya mutu pendidikan. Guru yang tinggal di daerah perkotaan mendapat akses yang lebih baik terhadap hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan mutu guru seperti informasi dan fasilitasi pendidikan, sementara guru di pedalaman atau bahkan di daerah terpencil tidak seberuntung itu.

Masyarakat di kota dapat mengakses pendidikan lebih mudah daripada masyarakat di desa sebab alokasi fasilitas pendidikan di kota lebih banyak daripada di desa sehingga terjadi ketimpangan tingkat pendidikan antara masyarakat desa dan kota. Ketimpangan tingkat pendidikan di desa dan kota ini juga berpengaruh terhadap perkembangan wilayah mereka. Daerah di perkotaan dapat maju lebih cepat daripada pedesaan karena masyarakatnya yang telah berpendidikan sedangkan masyarakat di desa belum memiliki ilmu yang cukup untuk mengembangkan wilayah mereka.

Pengalokasian fasilitas pendidikan itu sendiri dipengaruhi oleh status wilayah dan topografi wilayah tersebut. Berikut ini disediakan tabel jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara :

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari total fasilitas pendidikan yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara bahwa kecamatan yang paling banyak terdapat fasilitas pendidikannya adalah di Kecamatan Punggelan, Rakit, Mandiraja, Banjarnegara, Bawang dan Purwanegara sedangkan fasilitas pendidikan masih jarang ditemui di Kecamatan Kalibening dan Karangkobar.

Sementara itu dalam melihat persebaran kecamatan kaitannya dengan topografi berikut juga disediakan peta topografi Kabupaten Banjarnegara :

 

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka,2011

Peta 1

Peta Topografi Kabupaten Banjarnegara

Dari peta di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Banjarnegara berdasarkan kondisi topografinya dapat dibagi menjadi dua kawasan, yaitu Kabupaten Banjarnegara sebelah utara dan Kabupaten Banjarnegara sebelah selatan. Kabupaten Banjarnegara sebelah utara yang terdiri dari Kecamatan Kalibening, Batur, Wanayasa, Karangkobar, Pagentan, Banjarmangu dan Madukara wilayahnya didominasi oleh dataran tinggi dengan topografi  15%-25% bahkan ada beberapa daerah yang topografinya lebih dari 40%. Sementara itu Kabupaten Banjarnegara bagian selatan seperti Kecamatan Punggelan, Wanadadi, Bawang, Banjarnegara, Sigaluh, Purwanegara, Mandiraja, Klampok dan Susukan wilayahnya lebih didominasi oleh dataran rendah dengan topografi 0-8% meskipun di beberapa wilayah ada yang memiliki topografi lebih curam.

Kawasan dengan topografi yang datar terutama di bagian selatan Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh kawasan perkotaan sedangkan kawasan dengan topografi yang relatif curam / cenderung merupakan datran tinggi didominasi oleh kawasan pedesaan. Pendidikan yang ada di daerah perkotaan lebih lengkap jika dibandingkan dengan daerah pedesaan. Di Kabupaten Banjarnegara terdapat Politekes Banjarnegara dan beberapa perguruan tinggi terbuka. Di Kecamatan Banjarnegara juga terdapat SMP N 1 Banjarnegara yang merupakan SMP terfavorit di Kabuapten Banjarnegara dan SMA N 1 Banjarnegara  yang merupakan SMA terfavorit di Kabupaten Banjarnegara.

Kesenjangan sosial selain diakibatkan oleh pengalokasian fasilitas pendidikan yang disebabkan oleh topografi dan status desa kota kawasan, juga disebabkan oleh perbedaan pendapatan antara individu yang secara agregat dapat dilihat dari tingkat PDRB per kecamatan. Berikut ini disediakan tabel PDRB Kabupaten Banjarnegara :

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa daerah yang memiliki PDRB paling besar terdapat di Kecamatan Klampok dan Banjarnegara sementara itu kecamatan yang memiliki PDRB rendah adalah kecamatan Pandanarum dan Pagedongan, Pangetan dan Karangkobar dimana kecamatan-kecamatan ini berstatus sebagai kawasan pedesaan di Kabupaten Banjarnegara.

Kesenjangan sosial di Banjarnegara tidak hanya terjadi karena pengalokasian perbedaan fasilitas pendidikan dan tingkat pendapatan tapi juga karena kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap pentingnya pendidikan. Dalam artikel yang ditulis pada situs cakrawala online disebutkan bahwa tingkat kesadaran pendidikan dikabupaten banjarnegara masih tergolong rendah ini tebukti masih banyaknya masyarakat banjarnegara yang masih buta huruf,dari data yang diperoleh jumlah orang yang masih buta huruf di jawa tengah sekitar 2 juta lebih jika dibagi 34 kabupaten tiap-tiap kabupaten ada sekitar 58.823.5294 orang buta huruf itu angka perkiraan namun data falid tiap-tiap kabupaten belum pasti,jika di kabupaten banjarnegara didata akurat warga yang buta huruf pasti bisa membuat detak jantung kita berdenyut keras,betapa memprihatinkan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa baca tulis.

Di Desa Semapir Selatan ada sekitar 20 orang yang buta huruf,dan bahkan ada diantara mereka yang berusia produktif yakni antara 30 hingga 40 tahun, padahal pemerintah sedang gencar memberantas buta huruf dan terus mencanagkan program wajib belajar 9 tahun. Ada juga beberapa warga yang memilih tidak mengeyam bangku sekolah sama sekali karena memang pada waktu itu mereka berfikiran tidak ada manfaatnya sekolah, mereka lebih suka menggunakan waktu untuk membantu orang tua mereka berkebun,hingga sampai menikahpun tidak pernah mengeyam pendidikan sama sekali.

C.     PEMBAHASAN

·           Kesadaran Pentingnya Pendidikan

            Pendidikan sangat berkaitan dengan mobilitas sosial dan perubahan sosial. Pendidikan merupakan investasi besar bagi suatu negara. Pendidikan menyangkut kepentingan semua warga negara, masyarakat, negara, institusi-institusi dan berbagai kepentingan lain. Ini disebabkan pendidikan berkaitan erat dengan hasilnya berupa tersedianya SDM yang handal untuk menyuplai berbagai kepentingan. Oleh sebab itu titik berat pembangunan pendidikan terletak pada peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang, serta perluasan kesempatan belajar pada pendidikan dasar.

Pendidikan memegang kunci keberhasilan suatu negara di masa depan. Namun kenyataan membuktikan, khususnya di Indonesia, pendidikan masih belum dipandang vital, khususnya oleh para pemegang tampuk kepemimpinan negara. Perubahan sosial adalah proses yang meliputi bentuk keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Menurut pengamatan, perubahan sosial telah menjadi titik kajian beragam ilmu yang sifatnya lintas disiplin. Perubahan sosial adalah masalah teori-teori sosial yang dipakai untuk menerangi fenomena perubahan sosial secara sepihak. Dalam banyak hal, ternyata teori, substansi dan metodologi tidak bisa terpisah menjadi suatu sistem berpikir untuk memahami fenomena perubahan sosial yang lengkap.

Situasi pendidikan di Indonesia memang tidak lepas dari pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menyangkut nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, yang terjadi secara cepat atau lambat memiliki pengaruh mendasar bagi pendidikan.

Pentingnya pendidikan yang lebih tinggi dalam masyarakat juga dapat diamati pada lapisan elit masyarakat. Pendidikan yang demikian tidak dapat dihindari dan telah menyebabkan kebanyakan anggota elit menguasai lifestyle kehidupan modern. Semuanya menjadi lebih penting bagi mereka dalam proses mobilitas. Karena dunia semakin kompleks dan kurang dapat dipahami oleh mereka yang tidak berpengalaman secara teknis, maka pendidikan telah berperan dalam memberi pengarahan bagi peran dalam masyarakat.

Pada dasarnya setiap warga dalam suatu masyarakat mempunyai kesempatan untuk menaikan kelas sosial mereka dalam struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat dengan sistem stratifikasi terbuka memilki tingkat mobilitas yang tinggi dibanding masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang tertutup.

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, banyak negara mengupayakan peningkatan mobilitas sosial dalam masyarakatnya, karena mereka yakin bahwa hal tersebut akan membuat orang melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi diri mereka. Apabila tingkat mobilitas tinggi, meskipun latar belakang sosial individu berbeda, maka mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi.

Menurut Nurdina, 2008. Faktor yang paling menghambat dalam mobilitas sosial adalah kebodohan atau kurangnya pendidikan. Disinilah pendidikan memainkan peranannya untuk membentuk intelektual manusia, sehingga kemampuan intelektual ini menjadi lokomotif mobilitas sosial, ekonomis. Karena kekuatan intelektual ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari kekuatan sosial. Akibat dari faktor keterpelajaran, keterdidikan atau intelektualitas ini, citra pendidikan dalam masyarakat selalu berada pada lingkaran persoalan konseptual berupa :

(1) perbenturan modern dan tradisional,

(2) masalah Barat dan Timur,

(3) ketegangan antara kaya dan miskin, dan

(4) ketegangan dan upaya memperoleh ruang publik dan otonomi.

Kesadaran yang kurang juga terjadi di Kabupaten Banjarnegara dengan banyaknya angka buta huruf. Pendidikan dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat Banjarnegara karena kultur disana yang lebih memilih membantu pekerjaan orang tua atau menikah.

·                Hubungan Desa-Kota Di Kabupaten Banjarnegara

            Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa tengah. Selain itu Kabupaten Banjarnegara masuk dlaam kawasan pembangunan Balingmascakeb (Banjarnegara,  Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Namun perkembangan Kabupaten Banjarnegara tertinggal dari kabupaten lain yang ada di kawasan Balingmascakeb, sehingga di Kabupaten Banjarnegara terbagi atas adanya desa dan kota. Kebanyakan wilayah pedesaan berada pada banjarnegara sebelah Utara sedangkan kawasan perkotaan berada pada bagian selatan. Desa-kota dari Kabupaten Banjarnegara  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkotaan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pedesaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Banjarnegara lebih didominasi oleh pedesaan dan kegiatan pedesaan. Kecamatan Banjarnegara merupakan ibu kota Kabupaten dari Kabupaten Banjarnegara. Dalam memenuhi kebutuhan biasanya masyarakat pedesaan pergi ke kota karena mnenggap dikota lebih lengkap dibandingkan dengan pedesaan. Sedangkan pedesaan lebih didominasi oleh kegiatan pertanian.

·                Kesenjangan Sosial akibat Status Desa-Kota sebagai Bentuk Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang diduga turut menstrimulir kesenjangan sosial adalah kebijakan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Berbagai kekuatan dan kepentingan telah mempengaruhi dalam penerapan kebijakan tersebut. kebijakan pemerintah dalam tata ruang salah satunya adalah melaksankan pembangunan di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Namun pembangunan yang diterapkan di kawasan pedesaan maupun perkotaan tidaklah sama.

Pemerintah daerah lebih suka memajukan ibukota kabupaten dan mengembangkan kota-kota kecamatan yang sedang mengalami perkembangan daripada meningkatkan kualitas dan kuantitas perkembangan kota di pedesaan. Pemerintah berpikir trend tanpa mempertimbangkan akibat yang akan terjadi dalam pembangunan model ini. Pembangunan seperti ini diharapkan dapat memberikan multiplayer effect yang dapat memberikan efek positif dari kecamatan-kecamatan kota yang telah berkembang ke daerah sekitarnya. Namun, yang terjadi sekarang ini adalah kebaliknya yaitu eksternalitas, daerah-daerah yang sedang berkembang justru menyerap potensi-potensi yang ada di daerah-daerah yang belum berkembang. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan diantara kota dan desa. Kondisi ini terjadi juga dalam bidang pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.

Seperti yang telah diketahui bahwa persebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar terletak di kawasan yang berstatus sebagai perkotaan yaitu di Kecamatan Banjarnegara, Bawang dan Mandiraja. Sementara fasilitas pendidikan jarang terdapat di daerah berstatus pedesaan seperti Kecamatan Kalibening. Namun terdapat beberapa kawasan perkotaan yang tidak memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang banyak. Hal tersebut dikarenakan pengaruh faktor lan yaitu faktor topografinya yang kurang memungkinkan.

·              Kesenjangan Sosial Akses ke Pendidikan Akibat Topografi

Seperti yang telah diketahui dari peta topografi, kawasan Banjarnegara sebelah utara merupakan kawasan yang didominasi oleh dataran tinggi dengan topografi curam karena itu  fasilitas pendidikan bisa dibilang masih minim. Hal itu disebabkan daerahnya yang berbukit sulit untuk dilakukan pembangunan. Akses untuk menuju sekolah juga sulit karena kondisi alam yang tidak mendukung. Di daerah pedesaan fasilitas pendidikan lengkap hanya ada di ibu kota kecamatan, sedangkan untuk disetiap desa atau kelurahan belum tentu ada fasilitas sekolah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus berusaha untuk menyediakan SD di setiap desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Namun tidak  setiap desa memiliki SMP maupun SMA hal ini karena setiap desa tidak memiliki jumlah penduduk yang mendukung untuk didirikan SMP ataupun SMA sehingga SMP atau SMA hanya terdapat pada ibukota kecamatan saja. Padahal tidak setiap desa dapat mengakses ke ibukota kecamatan dengan mudah disebabkan oleh topografi yang terjal sehingga daerah tersebut kurang sesuai untuk dijadikan daerah pemukiman. Sebagai akibatnya alokasi fasilitas dan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah juga hanya berkisar pada daerah perkotaan. Oleh karena itu kesenjangan sosial akan semakin besar apabila tidak segera diatasi.

·              Kesenjangan Sosial Akses ke Pendidikan akibat Tingkat Perekonomian Penduduk

Tingkat perekonomian mempengaruhi akses seseorang untuk mengenyam pendidikan sebab dewasa ini sekolah dengan mutu yang berkualitas juga menuntun biaya yang lumayan banyak padahal tingkat perekonomian di pedesaan tergolong rendah sehingga banyak penduduk yang tidak mampu meneruskan pendidikan karena sulitnya akses menuju sekolah dan rendahnya perekonomian tidak mampu mendukung pendidikan.

                        Kualitas pendidikan di pedesaan juga lebih rendah jika dibandingkan di perkotaan. Sehingga penduduk yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik harus pergi ke Kabupaten Banjarnegara   sebelah utara sehingga memerlukan dana yang lebih besar. Kesenjangan pendidikan antara Kabupaten Banjarnegara sebelah utara dengan selatan sanagta tinggi sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan  bagi penduduk Banjarnegara sebelah  selatan lebih sulit jika dibandingkan dengan penduduk Banjarnegara sebelah utara.

·              Dampak Kesenjangan Sosial Akses ke Pendidikan

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kesenjangan tersebut antara lain :

-            Fasilitas pendidikan yang lebih baik dan tenaga kerja pendidikan yang lebih ber-skilled mendorong penduduk terutama yang berusia muda untuk pindah ke kota demi menuntut ilmu.

-            Setelah menuntut ilmu, penduduk yang pindah tersebut akan terbagi atas tiga : kembali ke desa, tetap di kota untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tunggi atau bekerja, dan pergi ke daerah lain.

-     Hal ini akan menimbulkan masalah baru yaitu meningkatnya penduduk tetap Kota Semarang dan kota lainnya. Peningkatan penduduk tersebut akan mempengaruhi aspek lainnya (ekonomi, sosial, budaya, dll.

-          Berbeda dengan kota yang menjadi tujuan perpindahan penduduk, penduduk di Kabupaten Banjarnegara akan menyusut, namun apabila pertumbuhan penduduk di kabupaten ini cukup tinggi maka masalah ini tidak begitu berpengaruh terhadap jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara.

Kesenjangan yang besar diantara wilayah Kabupaten Banjarnegara yang paling jelas terlihat adalah terjadinya migrasi dari desa ke kota. Perpindahan ini sebagian besar disebabkan oleh pencarian pendidikan yang lebih layak dan mencari pekerjaan yang lebih dapat mengangkat status dan ekonomi masyarakat pedesaan. Apabila kondisi demikian terus terjadi ruang perkotaan akan semakin padat dan overcapacity. Pencari pekerjaan dari desa yang tidak memiliki ketrampilan juga akan memperburuk kondisi perkotaan seperti pertambahan tingkat kriminalitas dan pemukiman kumuh di kota. Hal tersebut semakin menjadikan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Apalagi jika pelajar dari desa tidak kembali ke desa dan memberikan kontribusi yang positif terhadap desanya. Maka desa tempat asalnya tidak dapat berkembang menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

D.     SOLUSI DAN STRATEGI

Strategi yang perlu dilakukan dalam mendorong pendidikan :

1.      Peningkatan Kesadaran ( Awareness Raising )

• Mendorong kesadaran eksekutif dan legislatitif agar lebih membuka diri terhadap partisipasi masyarakat/warga dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
• Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang akan mendorong terjadinya perubahan dan mobilitas sosial ke arah yang lebih baik.

2.      Advokasi Kebijakan ( Policy Advocacy )

• Membangun kebijakan dan peraturan yang mendorong partisipasi seperti wajib belajar 9 tahun
• Mendorong terbentuknya berbagai kerjasama antara pemerintah dan lembaga/institusi swasta yang bergerak di bidang pendidikan.
• Memberikan bantuan operasional sekolah bagi siswa yang kurang mampu dan juga memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
• Pemerataan sumber daya pengajar ke setiap sekolah agar membentuk lulusan siswa  yang berkualitas
• Memberikan tunjangan tambahan bagi pengajar yang bersedia mengajar di daerah pinggiran.
• Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan
• Memantau program pendidikan pemerintah

3.      Pengembangan Institusi ( Institution Building )

• Menetapkan persamaan kurikulum utama setiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan.
• Partisipasi lembaga/institusi pemerintah dan swasta dalam mengelola bantuan operasional sekolah dan beasiswa.

4.      Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building )

Pemerataan serta pengoptimalan sarana dan prasarana sekolah di tiap daerah.

E.     KESIMPULAN

Kesenjangan sosial mengenai akses ke pendidikan di pengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kebijakan pemerintah, alokasi infrastruktur, kesadaran pentingnya pendidikan dan kemampuan masyarakat dalam hal  perekonomian. Kesenjangan sosial terkait akses ke pendidikan menimbulkan dampak yang signifikan yaitu terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota yang mendorong masalah baru di perkotaan seperti pengangguran dan peningkatan kriminalitas. Selain tu apabila penduduk yang bermigrasi tersebut tidak kembali ke kampung halamannya untuk membangun desanya maka desa tersebut tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan. Untuk itu diperlukan solusi dan strategi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan mengenai akses ke pendidikan lewat peningkatan kesadaran, advokasi kebijakan, pengembangan institusi dan pengembangan kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

Annata, Annur. 2011. “Realisasi Program Peningkatan Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan        Kemiskinan di Banjarnegara. Semarang. diakses pada tanggal 24 Desember.

Effendi , Ridwan. “Perubahan Sosial Dan Pembangunan” dalam Bahan Belajar Mandiri 3 Pendidikan      Lingkungan Sosial Budaya Dan Teknologi. Universitas Pendidikan Indonesia. diakses pada tanggal     20 November.

Faticha, Rifda. 2011. “ Potret Kesenjangan dalam Kehidupan Masyarakat di Indonesia”, dalam tugas       akhir kuliah pendidikan pancasila. STMIK Amikom Yogyakarta. diakses pada tanggal 20          November.

Http://www.sosiologi, pendidikan,dan kelas Sosial.htm diakses pada tanggal 20 November

Kabupaten Banjarnegara. 2011. Pelatihan Guru Mata Pelajaran, Tingkatkan Mutu Guru”, dalam laporan daerah. http://www.banjarnegarakab.go.id.com. Banjarnegara diakses pada tanggal 24 Desember.

Kutbi, Amin. 2010. “Perencanaan Pendidikan : Pengelolaan Hubungan Sekolah dan Masyarakat” , dalam             makalah pendidikan. http://www.tulisankuuntukmu.wordpress.com. Nusa Tenggara Barat             diakses pada tanggal 20 November.

Rio. 2011. “Pendidikan Itu Penting”, dalam sekolah tak kunjung berdiri.             http://www.digitalmbul’sfiles.blogspot.com. Jakarta. diakses pada tanggal 20 November.

Tami. 2011. “Peran Wawasan Perspektif Global dalam Pengambilan Kebijakan Pengelolaan Pendidikan di             Indonesia”, dalam wacana mengenai pendidikan. http://www.friendship.blogspot.com. Jakarta.             diakses pada tanggal 20 November.

Universitas Gundarma, 2011. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.   http://tugasstudentsite.blogspot.com. Depok, Jawa Barat. diakses pada tanggal 20 November.

Yohana. 2011. “Kesenjangan dalam Hal Pendidikan”, dalam wacana kesenjangan.             http://www.blogbidan.blogspot.com. Jakarta. diakses pada tanggal 20 November.

Melihat sudut pandang yang lain, kepahaman anda akan menjadi lain juga..tidak perlu marah-marah dulu kawan...tapi lihat yang anda belum lihat, mungkin disana ada kewajaran :)

DAMPAK URBANISASI DI KOTA SURABAYA TERHADAP KONDISI SOSIAL MASYARAKAT SETEMPAT

ABSTRAK

Dewasa ini fenomena urbanisasi telah menjadi pembicaraan umum masyarakat luas. Urbanisasi dianggap sebagai suatu arus yang belum atau bahkan mungkin tidak dapat teratasi dan terelakkan oleh kota-kota besar di dunia. Urbanisasi sering disebabkan oleh perpindahan dan mobilitas penduduk dari desa dan kota sehingga menimbulkan masalah sosial ekonomi baik di tempat tujuan maupun daerah asal urbanisasi.

Kota Surabaya termasuk dalam deretan kota besar di Indonesia yang mengalami fenomena urbanisasi besar-besaran. Daya tarik ekonomi kota besar seperti Kota Surabaya menjadikan penduduk dari berbagai daerah menjadikan Kota Surabaya sebagai tempat tujuan perpindahan penduduk yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian mereka. Namun, apabila urbanisasi tidak diimbangi dengan sumberdaya manusia yang berkualitas maka timbullah permasalahan-permasalahan ekonomi yang akhirnya menjalar menjadi permasalahan- permasalahan sosial pula. Permasalahan yang timbul berupa kemiskinan, kesenjangan sosial, dan munculnya pemukiman-pemukian kumuh di Kota Surabaya. Hal ini tentu menjadi focus perhatian khayalak umum untuk mencapai solusi dalam mengurangi dampak negatif urbanisasi.

Kata kunci : Urbanisasi, Dampak, Kota Surabaya, Kondisi Sosial

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu masalah penting yang dihadapi kota-kota besar terutama di negara berkembang pada saat ini. Pertumbuhan dan konsentrasi penduduk di kota-kota besar ini diikuti oleh urbanisasi sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan ekonomi sosial yang tidak dapat terelakkan. Selain itu kecepatan industrialisasi yang tidak sebanding dapat memparah masalah-masalah tersebut di kota tujuan urbanisasi.

Berbeda dengan negara yang sudah maju di mana urbanisasi terjadi sebagai akibat dari pergeseran struktur mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian di pedesaan ke sektor jasa di kota melalui sektor industri manufaktur. Urbanisasi di negara-negara berkembang terjadi karena tekanan perubahan yang dahsyat yang terjadi di pedesaan dan mendorong pergeseran akupansi dari sektor pertanian langsung menuju kesektor jasa di daerah perkotaan tanpa melalui fase perkembangan industri manufaktur (Gilbert & Gugler, 1996:14). Selain itu penduduk yang berurbanisasi kebanyakan adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah dan Kemampuan sosio ekonomi penduduk yang terbatas sehingga penduduk yang berurbanisasi di kota tersebut justru mengalami penurunan kualitas hidup yang amat memprihatinkan.

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia yaitu Jakarta, Semarang dan Medan, Kota Surabaya pun menghadapi permasalahan yang hampir sama. Salah satu masalah yang kini dianggap penting adalah urbanisasi.

Kota Surabaya pada awalnya adalah sebuah kota pantai yang menarik penduduk untuk menetap di kota tersebut karena aktivitas perdagangannya yang dekat dengan laut atau peraiaran. Hal tersebut mendorong terjadinya perubahan dari daerah yang bersifat pedesaan dengan sektor utama pertanian berubah menjadi daerah yang bersifat kekotaan dengan sektor utama industri, perdagangan dan jasa. Namun perubahan ini tidak sebanding apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk yang datang. Proses industrialisasi yang kalah cepat dengan penduduk yang berbondong-bondong bermigrasi ke Kota Surabaya menyebabkan ketidakmampuan lapangan pekerjaan di Kota Surabaya dalam menampung penduduk tersebut. Hal itu kemudian menimbulkan persaingan yang ketat dalam memperoleh perkerjaan di Kota Surabaya padahal sebagian besar penduduk yang datang ke Kota Surabaya adalah penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah. Masalah inilah yang kemudian memunculkan permasalahan seperti penganguran, timbulnya pemukiman kumuh dan turunnya kesejahteraan sosial.

Konsentrasi penduduk di Kota Surabaya juga berimbas pada kota-kota di sekitarnya yang menjadi daerah hinterland atau daerah penyangga Kota Surabaya seperti Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Jombang dan Pasuruan. Urbanisasi yang terjadi kemudian meluas karena kebutuhan penduduk akan ruang sudah tidak mampu lagi ditampung di Kota Surabaya sebagai Primary City. Hal ini lah yang menyebabkan urbanisasi yang dipengaruhi oleh perpindahan penduduk maupun mobilitas penduduk di Kota Surabaya perlu mendapat perhatian lebih dari masyarakat maupun Pemkot Surabaya dan Pemerintah pusat sehingga diharapkan efek negatif dari urbanisasi dapat diminimalisir dan efek positifnya dapat dimaksimalkan.

KAJIAN LITERATUR

Urbanisasi memiliki beberapa pengertian dari berbagai sudut pandang. Dalam ilmu demografi, urbanisasi berarti pertambahan presentase jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Sedangkan geograf De Bruijine (Dalam Daldjoeni 1998) menjelaskan terdapat setidaknya tujuh pengertian urbanisasi, yaitu :

1. Pertumbuhan presentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan

2. Berpindahnya penduduk ke kota-kota dari pedesaan

3. Bertambahnya penduduk bermatapencaharian non agraris di pedesaan

4. Tumbuhnya suatu pemukiman menjadi kota

5. Mekarnya atau meluasnya struktur artefaktial-morfologis suatu kota di kawasan sekelilingnya.

6. Meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan

7. Meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural kota ke pedesaan, atau meluasnya nilai-nilai dan norma-norma kekotaan ke kawasan luarnya

Menurut Whyne (dalam Daldjoeni, 1998) terdapat faktor-faktor yang dapat mendorong urbanisasi, yaitu :

1. Kemajuan di bidang pertanian. Terdapatnya mekanisasi di bidang pertanian mendorong dua hal. Pertama, tersedotnya sebagian tenaga kerja agraris ke kota untuk menjadi buruh industri. Kedua, bertambahnya hasil pertanian untuk menjamin kebutuhan penduduk yang hidupnya dari pertanian.

2. Industrialisasi. Karena industri-industri bergantung pada bahan mentah dan sumber tenaga maka pabrik-pabriknya didirikan di lokasi sekitar bahan mentah dan sumber tenaga tersebut. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir biaya pengelolaan. Meminimalisir biaya pengelolaan ini juga dilakukan dengan cara memeperbanyak tenaga buruh, tenga buruh mereka bawa dan bekerja di pabrik tersebut sehingga memunculkan kota yang baru.

3. Potensi pasar. Berkembangnya industri ringan melahirkan kota yang menawarkan diri sebagai pasaran hasil yang diteruskan ke pasaran pedesaan. Kota-kota perdagangan tersebut kemudian menarik pekerja-perkerja baru dari pedesaan sehingga kota bertambah besar.

4. Peningkatan kegiatan pelayanan.industri tersier dan kuarter tumbuh dan meningkatkan perdagangan, taraf hidup dan memacu munculnya organisasi ekonomi dan sosial. Berbagai jenis jasa tumbuh di perkotaan seperti hiburan, catering, usaha perkantoran dan sebagainya.

5. Kemajuan transportasi. Kemajuan transportasi yang diiringi dengan kemajuan komunikasi mendorong majunya mobilitas peduduk, khususnya dari pedesaan ke kota-kota di sekitarnya.

6. Tarikan sosial dan cultural. Di kota banyak hal-hal yang dianggap menarik terutama oleh masyarakat pedesaan seperti gedung bioskop, museum dan tempat rekreasi.

7. Kemajuan pendidikan. Sekolah-sekolah di perkotaan dianggap memiliki kualitas yang lebih baik daripada sekolah-sekolah di pedesaan sehingga mendorong kaum muda untuk pindah ke kota. Selain itu, media komunikasi missal yang berpusat di kota seperti surat kabar dan radio makin menyadarkan masyarakat pedesaan akan arti pentingnya pendidikan untuk kesuksesan dalam usaha.

8. Pertumbuhan penduduk alami. Di samping penduduk kota bertambah oleh masuknya urbanisasi, angla kelahiran di kota juga cenderung lebih tinggi daripada pedesaan karena fasilitas kesehatannya lebih berkualitas.

PEMBAHASAN

Kota Surabaya terletak diantara 07⁰12’ - 07⁰21’ Lintang Selatan dan 112⁰36’ - 112⁰54’

Bujur Timur, merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Batas-batas wilayah Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

· Batas Utara : Selat Madura

· Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo

· Batas Timur : Selat Madura

· Batas Barat : Kabupaten Gresik

Topografi Kota Surabaya meliputi:

· Kota pantai

· Dataran rendah antara 3-6 m di atas permukaan laut

· Daerah berbukit, di Surabaya bagian selatan 20-30 m di atas permukaan laut

Wilayah Kota Surabaya dibagi dalam 31 kecamatan dan 163 kelurahan dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2002 mencapai 2.484.583 jiwa. Dengan luas wilayah 326,36 km², maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 7.613 jiwa per km².

Surabaya adalah kota metropolitan, pusat perdagangan dan pendidikan yang mengalami perkembangan pesat. Industri-industri utamanya antara lain pembuatan kapal, alat-alat berat, pengolahan makanan dan agrikultur, elektronik, perabotan rumah tangga serta kerajinan tangan.

Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan sehingga jarang ditemukan lahan persawahan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, dan PT PAL. Kawasan industri di Surabaya diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Margomulyo. Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang mencakup juga hotel dan restoran, merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi surabaya yang tergabung dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sektor perdagangan mampu menyumbang 29,50% pada tahun 1991 dan terus meningkat menjadi 33,86% pada tahun 2001 dari PDRB Surabaya. Dengan mengemban fungsi sebagai kota perdagangan, Surabaya merupakan jembatan penghubung timbal balik antara produsen dengan konsumen. Pembangunan bidang industri diupayakan juga mencakup pada pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah. Saat ini, di Surabaya diperkirakan terdapat 11.142 pabrik yang menyerap 309.223 tenaga kerja.

Surabaya sebagai permukiman pantai adalah pintu keluar dan masuk bagi hinterland yang subur dan kaya hasil bumi, telah menjadikannya sebuah kota dagang. Indikasi kota Surabaya sebagai kota dagang semakin nyata ketika pada tahun 1870 pemerintahan Belanda mengeluarkan peraturan tentang gula dan agraria yang memberikan kemudahan bagi pihak swasta untuk dapat menyewa tanah bagi keperluan pengembangan usaha.

Data semester pertama 2011 menunjukan laju yang sangat cepat. Jika itu tidak diantisipasi, akan muncul banyak problem kependudukan pada masa mendatang. Dalam enam bulan pertama tahun ini, penduduk Surabaya bertambah 36.577 jiwa. Artinya, per bulan pertambahan Kota Pahlawan mencapai 6.096 jiwa.

Jika di rata-rata, per hari jumlahnya mencapai 203 jiwa. Jumlah itu meningkat cukup drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada semester pertama 2010. saat itu pertambahan pemduduk selama enam bulan mencapai 26.832 jiwa. Tingginya pertambahan penduduk selama semester pertama 2011 tidak lepas dari banyaknya penduduk luar Surabaya yang masuk ke kota Pahlawan. Angka pindah masuk di Surabaya hingga enam bulan ini mencapai 9.438 jiwa. Sedangkan pindah keluar tercatat 3.032 jiwa. Untuk jumlah kelahiran, yang terdata 34.113 jiwa. Sebaliknya, jumlah kematian berada di angka 3.032 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini juga diperburuk dengan banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke Kota Surabaya yang memicu timbulnya urbanisasi.

Dari data Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, di tahun 2005 penduduk yang masuk ke Surabaya sebesar 32.386, di 2006 naik menjadi 32.912 dan di 2007 sedikit menurun menjadi 32.685 dan 2009 langsung melonjak hingga 50.300 orang. Angka tersebut belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang terjadi di lapangan dipastikan jauh lebih besar bahkan dua kali lipat dibandingkan angka tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong urbanisasi menurut Whyne, selain pertumbuhan penduduk urbanisasi di Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa fenomena. Fenomena yang melatarbelakangi urbanisasi tersebut antara lain :

1. Industrialisasi

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang merubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi di Kota Surabaya sama kondisinya dengan kota-kota besar lain di Indonesia yang merupakan bagian dari proses modernisasi. Hasil dari proses industrialisasi adalah pembangunan Kota Surabaya yang terlihat secara fisik dalam bentuk wajah kota yang dihiasi dengan berbagai macam aksesori seperti Munculnya gedung-gedung pencakar langit, perkantoran modern, perhotelan, perumahan mewah, dan berbagai macam simbol kapitalisme lainnya. Belum lagi tempat dan pusat-pusat perbelanjaan modern (seperti plasa, mal), tempat-tempat hiburan (diskotek, night club)-telah berkembang cukup pesat.

2. Potensi Pasar

Kota Surabaya merupakan kota pantai yang sejak jaman Kerajaan Majapahit merupakan kota dagang yang ramai. Seiring berkembangnya kota perdagangan ini maka berlangsunglah proses industrialisasi dan Kota Surabaya ini merupakan kota pusat pemasaran dan perdagangan barang-barang dari daerah sekitarnya. Hal ini terbukti dengan majunya fasilitas perdagangan seperti pasar tradisional dan mall-mall modern. Barang yang diperdagangkan di Kota Surabaya juga heterogen dari barang kebutuhan sehari-hari hingga barang-barang mewah seperti mobil dan perhiasaan. Daerah-daerah pemasok hasil pertanian yang dipasarkan ke Kota Surabaya adalah Sumenep, Madura. Hal ini dikarenakan Kota Surabaya tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk menghasilkan produk-produk unggulan pertanian. Sementara itu barang-barang kerajinan seperti tas dan sepatu dipasok dari Kota Sidoarjo sebab di Kota Sidoarjo biaya tenaga kerja tidak semahal di Kota Surabaya sehingga mampu meminimalisasi biaya produksi.

3. Kemajuan Transportasi

Sebagai pusat dari wilayah Gerbangkartasusila, Kota Surabaya memiliki fasilitas transportasi yang cukup lengkap dan modern. Fasilitas tersebut antara lain :

Jalan Raya

Surabaya merupakan pusat transportasi transportasi darat di bagian timur Pulau Jawa, yakni pertemuan dari sejumlah jalan raya yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota lainnya. Jalan tol termasuk ruas Surabaya-Gresik, Surabaya-Waru-Gempol, dan Waru-Bandara Juanda. Saat ini telah dikaji rencana pembangunan jalan tol dalam kota Lintas Tengah dan Lintas Timur untuk mengurangi kemacetan. Jalan tol yang akan segera dibangun adalah Surabaya-Mojokerto-Kertosono. Untuk menghubungkan Surabaya dengan pulau Madura, terdapat Jembatan Suramadu yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia.

Bus

Hubungan bus antarkota dilayani oleh dua terminal bus besar, yaitu Terminal Bus Purabaya (Bungurasih) dan Terminal Bus Tambak (Osowilangun). Terminal Bus Purabaya atau lebih populer dengan nama Terminal Bungurasih, merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia (dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari), dan terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Terminal ini berada di luar perbatasan Kota Surabaya dengan Kecamatan Waru, Sidoarjo. Terminal ini melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh (AKAP). Terminal Bus Tambak (Osowilangun) melayani angkutan jarak dekat dan menengah lintas utara hingga ke Semarang.

Kereta Api

Kota Surabaya dihubungkan dengan sejumlah kota-kota di Pulau Jawa melalui jalur kereta api. Surabaya memiliki 4 stasiun kereta api besar: Wonokromo, Gubeng, Surabaya Kota, Stasiun Pasar Turi. Stasiun Pasar Turi melayani jalur kereta api bagian utara Pulau Jawa dengan jurusan Surabaya-Semarang-Pekalongan-Tegal-Cirebon-Jakarta (Gumarang, Sembrani, Argo Anggrek), Jalur kereta api termasuk jurusan Surabaya-Malang-Blitar (Penataran), Surabaya-Kertosono-Blitar (Dhoho), Surabaya-Bojonegoro-Cepu (KRD), Surabaya Gubeng-Jember-Banyuwangi (Mutiara Timur), Jember-Surabaya-Yogyakarta-Purwokerto (Logawa), Banyuwangi-Yogyakarta (Sritanjung), Surabaya Gubeng-Kiaracondong (Pasundan),Surabaya-Lempuyangan-Jakarta (GBMS), Surabaya-Semarang Poncol-JAKK (Kertajaya) dan kereta rel diesel SAKK-Porong (Komuter). Nama-nama kereta tersebut merupakan kereta kelas ekonomi ( Kawula Alit )

Pesawat

Bandara Internasional Juanda, adalah bandar udara internasional yang melayani kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Bandara Internasional Juanda terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, 20 km sebelah selatan kota Surabaya. Bandara Internasional Juanda dioperasikan oleh PT Angkasa Pura 1. Bandara ini memiliki panjang landasan 3000 meter. Bandara Juanda yang baru memiliki luas sebesar 51.500 m², atau sekitar dua kali lipat dibanding terminal lama yang hanya 28.088 m². Bandara baru ini juga dilengkapi dengan fasilitas lahan parkir seluas 28.900 m² yang mampu menampung lebih dari 3.000 kendaraan. Bandara ini diperkirakan mampu menampung 6 juta hingga 8 juta penumpang per tahun dan 120.000 ton kargo/tahun. Bandara yang baru ini memiliki 11 airbridge atau garbarata. Bandara Juanda yang baru sudah dioperasikan mulai dari tanggal 07 November 2006, walaupun baru diresmikan pada tanggal 15 November 2006 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Bandara Juanda baru terdiri dari tiga lantai.

Terminal Baru dibagi menjadi dua terminal: Terminal A atau Terminal Internasional dan Terminal B atau Terminal Domestik. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia domestik menggunakan Terminal A sebagai terminal keberangkatan domestik mereka, sedangkan Terminal B sebagai terminal kedatangan domestik mereka. Semua penerbangan internasional Garuda Indonesia tetap terbang atau mendarat dari Terminal A. Kebanyakan penerbangan di terminal baru ini sudah menggunakan garbarata/belalai gajah, tetapi tetap ada yang masih menggunakan tangga, terutama bagi pesawat-pesawat domestik.

Bus DAMRI disediakan oleh pemerintah setempat yang dapat mengantarkan penumpang ke Terminal Purabaya/Bungurasih dengan biaya Rp 15.000,-. Pada bulan November 2006, bertepatan dengan pembukaan bandara baru, sistem transportasi bus baru tersebut mulai dioperasikan.

Angkutan dalam kota dan regional

Angkutan dalam kota dilayani oleh taksi, bus kota (AC/Non AC), angkutan kota (lebih dikenal dengan sebutan Bemo), angguna (seperti taksi namun tanpa AC, dan memiliki bentuk khas), dan becak (meski kini semakin dibatasi penggunaannya). Surabaya memiliki sejumlah terminal dalam kota, antara lain Joyoboyo, Bratang, dan Jembatan Merah.

Untuk angkutan skala regional, terdapat Kereta Komuter yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo-Porong, Surabaya-Lamongan, Surabaya-Mojokerto dan tengah dipersiapkan jalur lintas dalam kota Benowo - Kalimas (Perak) – Waru dan juga akan direncanakan pembangunan monorel seperti yang sedang dikembangkan di Jakarta. Pembangunan monorel Surabaya akan mengikuti jalur Ujung (Perak)-Bundaran Waru. Dalam waktu dekat segera direalisasikan jalur busway koridor Utara - selatan dan timur - barat sebagai model transportasi modern

4. Tarikan Sosial dan Cultural

Kota Surabaya memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar. Budaya masyarakat Kota Surabaya kalangan atas seperti makan di restoran mahal, mengendarai mobil-mobil mewah dan pergi berekreasi ke museum atau bioskop telah menarik perhatian masyarakat luar untuk ikut merasakan hingar binger Kota Surabaya. Hal ini lah yang secara social budaya mempengaruhi keinginan masyarakat pedesaan untuk berpindah dan bermukim di Kota Surabaya.

5. Kemajuan Pendidikan

Sebagai kota pendidikan, Kota Surabaya telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, meliputi tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hampir di semua bidang ilmu pengetahuan dengan tingkat strata dari akademi dan politeknik, dari S-0, S-1, S-2 hingga S-3, dapat ditemukan di lembaga pendidikan di Surabaya.

Perguruan tinggi yang ada di Surabaya, tidak saja mampu menampung mahasiswa yang berasal dari Kota Surabaya, namun juga mahasiswa yang berasal dari daerahdaerah lain di Indonesia. Keberadaan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) semakin memperkuat dunia pendidikan di Surabaya. Bahkan beberapa PTS telah berkembang dengan sangat pesat, dan mampu berprestasi, seperti halnya pada Perguruan Tinggi Negeri. Surabaya juga memiliki sejumlah lembaga pendidikan praktis yang sifatnya non formal (dalam bentuk kursus-kursus singkat) yang dibuka dalam rangka memenuhi permintaan pasar kerja atas kebutuhan tenaga madya di pelbagai bidang yang siap pakai, seperti di bidang bahasa Inggris, komputer, sekretaris, elektronik, perbengkelan, kelistrikan, perhotelan.

6. Perpindahan penduduk dan Mobilisasi Penduduk

Perpindahan penduduk pedesaan ke Kota Surabaya disebabkan oleh beberapa hal seperti keinginan masyarakat pedesaan yang ingin hidup sukses di kota, ingin memperoleh status social yang lebih tinggi, memperoleh pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Namun penduduk terutama tenaga kerja yang bermigrasi ke Kota Surabaya 90% adalah tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan hanya 10% dari tenaga kerja tersebut yang dapat memberikan dampak langsung terhadap pembangunan Kota Surabaya.

Dalam proses urbanisasi dikenal adanya tiga macam proses, yakni:

1. Centripetal process; the flow of people from country sides to the urban area accompanied

with the change in behavior. Dalam proses ini terjadi aliran penduduk dari wilayah desa atau kota satelit menuju ke wilayah pusat kota yang diikuti oleh perubahan pola perilaku desa-tradisional dengan perilaku kota-modern.

Sebab-sebab aliran penduduk dari desa ke kota ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni: (1) push factors (faktor pendorong), dan (2) pull factors (faktor penarik). Faktor-faktor pendorong meliputi kondisi desa yang menjadikan orang tidak mau lagi tinggal di desa, seperti: minimnya lapangan kerja, kekakangan adat, kurangnya variasi hidup, sempitnya kesempatan menambah pengetahuan, kurangnya sarana rekreasi ataupun sempitnya kesempatan mengembangkan keahlian dan ketrampilan. Sedangkan faktor penarik meliputi kondisi kota yang menjadikan orang-orang tertarik untuk tinggal menetap di kota, seperti: kesempatan kerja yang lebih luas, luasnya kesempatan mengembangkan ketrampilan dan keahlian, kesempatan dan fasilitas pendidikan yang lebih memadai, kelebihan modal, variasi hidup, banyaknya tempat hiburan, kebebasan hidup di kota dan anggapan bahwa kota memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi daripada desa.

2. Centrifugal process; urban extention in terms of physical, economic, technology and culture.

Dalam proses ini yang terjadi adalah meluasnya pengaruh kehidupan kota ke wilayah-wilayah pinggiran kota, dapat berupa perluasan fisik kota yang diikuti oleh perubahan kehidupan ekonomi, penggunaan teknologi maupun perubahan kebudayaan.

3. Vertical process: social, economic, culture, and behavior

Dalam proses ini yang terjadi adalah perubahan situasi atau iklim desa (rural sphere) menjadi kota (urban sphere), baik secara sosial, ekonomi, kebudayaan dan perilaku. Keadaan ini dapat terjadi antara lain oleh sebab-sebab:

a. daerah itu menjadi pusat pemerintahan

b. letaknya strategis untuk perdagangan

c. tumbuhnya industri

Seperti telah dijelaskan bahwa urbanisasi memiliki berbagai dampak, sebenarnya urbanisasi memiliki dampak positif namun yang terjadi di negara berkembang adalah sebaliknya bahwa urbanisasi memiliki dampak negatif terutama bagi perkotaan dan kondisi social masyarakatnya.

Pertama, perubahan yang paling nampak dalam aspek sosial budaya adalah dalam bidang pendidikan. Beberapa infor-man mengemukakan bahwa sejak sekitar dua puluh tahun terakhir ini, yaitu sejak berangsurnya penduduk Desa Jetis melaku-kan urbanisasi, maka kesadaran penduduk untuk menyekolahkan semakin meningkat. Bila pada tahun 1970-an kebanyakan orang tua hanya menyekolahkan hingga tamat SD, dan sangat sedikit yang menyekolahkan hingga sekolah lanjutan, kini sebagian besar telah menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang sekolah lanjutan atas, bahkan hingga perguruan tinggi. Di desa Jetis, tidaklah aneh bila orang tuanya bekerja di kota sebagai pedagang bakso, sementara anaknya kuliah di perguruan tinggi. Tanpa mengabaikan pengaruh varia-bel lain, misalnya fasilitas pendidikan yang semakin banyak hingga ke pelosok desa, urbanisasi berdampak pada peningkatan kesadaran menyekolahkan anak, wawasan dan pemikiran semakin terbuka setelah ba-nyak berhubungan dengan masyarakat luar, dan melihat perkembangan pembangunan yang terjadi di tempat lain. Apalagi ke-sadaran ini semakin ditunjang peningkatan pendapatan sehingga mereka mampu membiayai pendidikan anaknya.

Kedua, urbanisasi juga berdampak pada perubahan peranan dan tanggung jawab wanita. Kenyataan ini terutama nampak pada wanita yang ditinggal suaminya bekerja di kota, mereka harus bertindak sebagai kepala rumah tangga selama suaminya tidak ada di rumah. Wanita tidak hanya bertanggung jawab atas kegiatan di dalam rumah tangga, tetapi juga harus melakukan kegiatan kemasyarakatan atas nama suami. Secara tidak langsung mengubah kebiasaan menempat-kan kaum wanita hanya sebagai ibu rumah tangga serta berurusan dengan kegiatan wanita saja. Sebagaimana program pemerintah yang menuntut kaum wanita untuk turut serta dalam kegiatan di luar rumah tangga.

Ketiga, dampak urbanisasi juga ter-lihat pada kelembagaan keluarga, khususnya dalam sistem perkawinan, di mana sekarang ini orang tua tidak lagi dominan dalam menentukan pilihan jodoh bagi anaknya. Dalam kasus di Desa Jetis ini, banyak di antara pemuda-pemudinya yang memperoleh pasangan hidup dari luar daerah atas dasar pilihannya sendiri, dan kebanyakan jodohnya tersebut diperoleh di kota tempat mereka bekerja. Dampak lain adalah semakin meningkatnya usia perka-winan. Kalau pada tahun 1970-an anak gadis yang belum berumur 18 tahun sudah di-nikahkan, kini umur kawin telah meningkat dan cenderung “diprogram” oleh mereka sendiri.

Keempat, urbanisasi memberikan pengaruh pada meluasnya kerangka pemi-kiran penduduk desa serta mengubah perilaku masyarakat dari orientasi sosial ke orientasi komersial. Dalam hal ini telah terjadi perubahan apresiasi nilai uang pada seluruh warga desa, atau dengan kata lain meminjam istilah beberapa ahli, di desa tersebut telah terjadi monetisasi dan komersialisasi aktivitas yang semula bersifat sosial. Kegiatan gotong-royong yang selama ini dipandang merupakan aktivitas luhur yang kita banggakan kini semakin luntur. Contoh nyata dalam hal ini adalah bahwa dewasa ini kegiatan memperbaiki rumah, membangun pagar, membuat sumur, dan kegiatan-kegiatan lain di sekitar rumah tangga sekarang tidak lagi dilakukan dengan cara sambatan atau tolong-menolong antar tetangga, melainkan dilakukan dengan membayar tenaga tukang.

Kelima, dari segi hubungan kekera-batan, urbanisasi sering diasosiasikan dengan melemahnya atau longgar-nya hubungan kekerabatan. Dengan kata lain, makin meningkat kegiatan mobilitas penduduk akan semakin melonggarkan ke-terikatan mereka dengan kehidupan pen-duduk setempat. Lemahnya hubungan keke-rabatan sebenarnya tergantung dari persepsi yang diberikan. Secara fisik, memang kepergian mereka ke luar desa mengaki-batkan semakin berkurangnya kesempatan mereka untuk mengikuti acara atau peris-tiwa sosial di desa. Tetapi secara batiniah hubungan dan ikatan dengan daerah asal itu ada beragam perilaku. Ada yang memang merasa masih memiliki ikatan kuat dengan kerabatnya di desa. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku kepulangan mereka setiap saat ke desa asal. Tetapi ada pula yang sudah mulai “ogah-ogahan” pulang ke desa, dan dengan demikian ikatan kekerabatan juga sudah melonggar.

Keenam, secara sosial, urbanisasi akan berpengaruh pada kesejahteraan ke-luarga migran yang bersangkutan. Hal ini berkait dengan kehidupan keluarga mereka yang terpaksa harus hidup terpisah sampai jangka waktu yang tidak diketahui batasnya. Sekalipun mereka pada waktu-waktu ter-tentu pulang ke desa, namun kese-jahteraan keluarga akan lebih terjamin bila mereka selalu berkumpul dalam satu rumah. Namun demikian, hal ini nampaknya tidak terlalu dirisaukan oleh orang desa, sebagai masyarakat desa yang biasa hidup sub-sistensi, nampaknya pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih mendominasi pemikiran mereka dalam soal kesejahteraan hidupnya.

Ketujuh, orang-orang “sukses” di kota ini dapat menumbuhkan kemampuan dan keinginan untuk berkompetisi atau bersaing. Dari sisi positif kompetisi dan persaingan ini akan sehat dan baik apabila mendorong mereka terpacu dan semakin giat bekerja, sehingga keberhasilan ini akan semakin dapat dirasakan penduduk desa. Di sisi lain kompetisi dan persaingan ini akan menjadi tidak sehat karena membuahkan perilaku budaya baru yang disebut dengan budaya “pamer” dengan menggunakan ke-kuatan ekonomi. Karena budaya “pamer” ini tidak sesuai dengan budaya Jawa yang berusaha untuk konform dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, orang mencari penga-kuan dan kehormatan melalui kekayaannya. Data di atas sesuai dengan sinyalemen Saefullah (1994:40) yang menyatakan penggunaan uang untuk membeli tanah, mendirikan rumah, membeli sepeda motor, dan alat-alat rumah tangga modern tam-paknya terdorong oleh apirasi mobilitas sosial.

Kedelapan, pengaruh urbanisasi juga nampak pada kebiasaan berpakaian dan makan. Perubahan dalam hal berpakaian tidak semata-mata karena evolusi alamiah, melainkan juga karena ada kontak dengan dunia luar atau ada pihak yang memper-kenalkan. Media massa dan iklan dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam berpakaian dan makan, tetapi dampaknya tidak akan efektif apabila tidak ada orang yang memberikan contoh nyata dalam kesehariannya. Setelah melihat cara-cara baru berpakaian dan mengenal macam-macam makanan modern sekembalinya ke desa diperlihatkan kepada orang-orang desa.

Kesembilan, perubahan juga nampak pada pergaulan remaja, serta interaksi antara generasi muda dengan orang tua. Dari sisi positif, urbanisasi mendorong penduduk untuk memperluas pergaulan dan penga-laman, dengan akibat lebih lanjut pada keinginan mereka untuk meningkatkan ke-mampuan diri. Sedangkan di pihak lain sebagian remaja yang pergi ke kota mem-bawa kebiasaan baru yang bersifat negatif yang diperolehnya di kota seperti minum-minuman yang mengandung alkohol, ber-judi. Dampak negatif yang lain adalah mulai berkurangnya penghormatan terhadap orang tua. Memang hanya sedikit warga Desa Jetis yang melakukan kegiatan negatif semacam itu, meskipun demikian perilakunya dapat mengganggu kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal interaksi antara generasi muda dengn orang tua seringkali ditemui adanya kesenjangan, baik dalam hal nilai, norma dan berakibat pada perilaku kesehariannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah urbanisasi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti industrialisasi, potensi pasar, kemajuan transportasi, tarikan social cultural, kemjuan pendidikan, perpindahan penduduk dan pertumbuhan penduduk. Urbanisasi juga mengalami beberapa proses yaitu centripetal process, centrifugal process dan vertical process. Sementara itu di negara berkembang urbanisasi lebih menimbulkan efek negatif seperti munculnya pemukiman kumuh, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Dampak bagi kehidupan sosial budaya masyarakatnya antara lain kesadaran pentingnya pendidikan, perubahan peran wanita dalam rumah tangga, kemajuaan lembaga keluarga, perubahan kerangka pemikiran masyarakat, hubungan kekeluargan, kesejahteraan keluarga, meningkatkan keinginan untuk berkompetisi, pergeseran cara berpakaian dan pergaulan remaja.

Untuk mengurangi dampak negatif dari urbanisasi terutama terkait dengan perpindahan dan konsentrasi penduduk di Kota Surabaya maka pemerintah perlu melakukan Di Indonesia, kita juga cenderung melakukan perencanaan yang terpisah antara kota dan desa. Hal ini merupakan kekeliruan yang umum dijumpai dalam perencanaan pembangunan di negara-negara berkembang, meskipun upaya-upaya untuk menggabungkan kota dan desa juga sudah lama dilakukan.

Debat tentang sifat relasi desa kota (rural-urban relations) merupakan topik yang hangat dalam konsep teori dan perencanaan pembangunan. Pada era 1950-an, yang menjadi pertanyaan dalam debat-debat para ahli adalah apakah kota berperan sebagai parasit (parasitic) atau pendorong (generative) dalam hubungannya dengan desa hinterland-nya (Douglass, 1998). Lalu, pada 1970-an timbul sikap bahwa bagaimanapun kota telah menjadi solusi dari permasalahan desa, meskipun tetap diakui bahwa fenomena “urban bias” memang terjadi dalam pembangunan desa.

Bertolak dari ketidakpuasan tersebut, mulai era 1970-an sampai 1980-an diupayakan menemukan formula “urban functions in rural development”, yang lalu melahirkan konsep pembangunan desa secara terintegrasi (Integrated Rural Development/IRD) (Douglass, 1998). Disini diakui peran penting pembangunan desa, dan disepakati pula bahwa pembangunan desa mesti dilihat secara multi-faceted yang mencakup tidak hanya aktifitas pertanian namun juga non pertanian yang berkaitan secara langsung maupun tidak (off-farm dan non-farm).

Pada era 1970-an sesungguhnya sudah pula digali peran kota dalam pembangunan desa, yaitu bagaimana mengoptimalkan peran “kota kecil” (rural towns) yang diyakini berpotensi untuk menjembatani kesenjangan antara kota besar dengan desa (Douglass, 1998). Pembangunan kota kecil dimaksud adalah untuk mengoptimalkan "urban functions in rural development approach" (UFRD), dimana perlu disusun peran pembangunan desa terhadap kota kecil maupun kota besar. Hal ini merupakan perencanaan yang disusun dari sisi pandang desa terhadap peran kota.

Salah satu konsep yang lahir dari pemikiran ini adalah konsep “agropolitan” (Friedmann and Douglass, 1975). Dalam agropolitan, diajukan pemikiran bahwa pembangunan pedesaan terbaik akan dicapai dengan membangun keterkaitan desa dengan pembangunan kota pada level lokal. Ini membutuhkan tiga hal yaitu akses terhadap lahan dan air, penguatan otoritas politik dan administrasi pada level lokal, dan perubahan kebijakan nasional dalam mendukung diversifikasi produksi pertanian.

Program pengembangm kawasan agropolitan di Indonesia melibatkan sekaligus beberapa departemen, terutama Departemen PU untuk penyediaan prasarana dan Departemen Pertanian untuk aktivitas ekonominya. Program agropolitan di Selupu Rejang (Bengkulu) misalnya, yang dipadukan dengan kawasan agrowisata, dilaporkan telah mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat (Departemen PU, 2007). Program ini telah berhasil menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung dan berbelanja sayuran secara Iangsung.

Lebih luas, Boraine (2005) mengingatkan bahwa dalam upaya menyusun kebijakan nasional yang mengintegrasikan pembangunan kota dan desa dibutuhkan perspektif tentang pembangunan kota, desa, dan regional sebagai bagian dari kebijakan ekonomi dan sosial nasional. Bersamaan dengan itu, sikap yang embivalen harus diganti dengan sikap yang sensitif terhadap kespesifikan kota dan desa, serta dengan memahami keterkaitan antara aspek ekonomi dengan demografi, dukungan untuk apa yang disebut dengan “cities” (kota besar) and “towns” (kota kecil).

Dari sisi kota, membangun keterkaitan desa-kota dalam strategi pembangunan kota membutuhkan perluasan dari konsep dari wilayah kota (city-region), pengembangan dimensi desa terhadap pembangunan wilayah kota, pembangunan pinggiran kota (peri-urban), dan peran intermediasi dengan kota kecil. Di sisi lain, para pengambil kebijakan perlu terus menyadari bahwa pada hakekatnya keterkaitan (linkages), sistem dan jaringan (networks) bukanlah suatu batas yang statis. Karena itu, strategi yang dikembangkan juga harus dinamis dan terbuka untuk dibicarakan.

Sebaliknya, dari sisi desa, sebagaimana dituangkan misalnya dalam konsep Integrated Rural and Regional Development (IRRD), yaitu upaya mengintegrasikan desa dengan pembangunan wilayah. Pembangunan pedesaan (rural development) adalah sebuah proses, dimana banyak pelaku dari berbagasi sektor terlibat. Kita tidak dapat hanya menggunakan pendekatan sector-specific models, misalnya berupa pendekatan demografis, ekonomi, politik, ekologi, dan bio-geofisik secara terpisah-pisah. Namun, memadukan pendekatan-pendekatan tunggal juga tidak akan memadai. Salah satu opsi adalah dengan menggunakan pendekatan multi-sector analysis and planning of rural development. Alat ini mencakup berbagai displin, dimana data dan informasi diorganisasikan, sehingga para ahli dari berbagai latar belakang dapat menganalisisnya (ERD, 2007).